komisi iv dpr ri mengadakan audensi melalui koalisi warga sipil serta komnas ham, perihal rancangan undang-undang (ruu) pemberantasan perusakan hutan (p2h).
audensi ini pada rangka menyerap aspirasi dari seluruh kalangan, tergolong daripada grup dan menolak disahkannya ruu p2h, tutur anggota komisi iv dpr ri, sri hidayati, di sela-sela audensi pada gedung mpr/dpr/dpd ri, jakarta, senin.
komisi iv dpr ri, papar sri, sudah mengerjakan pembahasan ruu p2h melalui melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk mengerjakan sosialisasi pada masyarakat.
katanya, koalisi ini tidak mampu info tentang pembicaraan ruu p2h sebab dilakukan secara tertutup. padahal kita (komisi iv) telah melakukan sosialisasi mengenai p2h dengan semua pihak serta memesan jaring masukan, menggarap sosialisasi ke semua universitas, dengar masukan pakar kehutanan, mengerjakan kunjungan ke brazil serta lain sebagainya, papar sri.
Informasi Lainnya:
audensi komisi iv dpr ri dipimpin oleh wakil ketua komisi iv dpr, herman khaeron juga firman subagyo.
ruu p2h ingin disahkan di 12 april 2013, pada rapat paripurna dpr ri menjelang penutupan masa sidang ke-iii dpr ri tahun 2013-2013.
sebelum disahkan adalah uu, kami ingin mendengarkan input dari seluruh bagian, tergolong lsm yang menolak disahkannya ruu p2h ini, kata herman khaeron.