komisi pemberantasan korupsi (kpk) memeriksa bupati bogor, rachmat yasin, terkait jumlah suap dalam pengurusan izin lokasi pembangunan website pemakaman bukan umum (tpbu).
saya dipanggil dijadikan saksi angka tertangkap tangannya ketua dprd, papar rachmat saat datang ke gedung kpk jakarta di selasa sekitar jam 10.30 wib.
saya sudah berkomunikasi pilihan melalui sms, tapi tak perihal lahan, jawab rachmat ketika ditanya soal hubungannya dengan ketua dprd kabupaten bogor, iyus djuher, dan adalah tersangka dalam jumlah itu.
rachmat yasin merupakan pihak dan menandatangani surat keputusan izin tpbu seluas 100 hektare pada desa antajaya, kecamatan tanjungsari, kabupaten bogor, jawa barat.
Informasi Lainnya:
- Bagaimana melakaukan Promosi
- Bagaimana melakaukan Promosi
- Seputar Kanker Serviks
- Mengenal Kanker Serviks
pada pemeriksaan dalam kamis (25/4), wakil bupati bogor, karyawan faturachman, mengatakan proses pengajuan izin tpbu sudah beres.
proses pengajuan sudah beres, yang mengajukan pt garindo perkasa, sudah ada sk bupati, telah ada kajian lapangan juga teknis namun saat sk bupati beranjak ternyata ada tangkap tangan yang menyerahkan uang, katanya.
tapi izin objek wisata tidak menunjukkan kepemilikan, jadi cuma wilayah saja dan kami tunjukan makanya tidak menyangkut kepemilikan, ujarnya.
direktur pt garindo, perkasa sentot susilo, mengajukan izin tpbu tersebut sejak lalu. karyawan mengaku belum sudah berhadapan ataupun berkomunikasi melalui perkasa sentot susilo.
kpk menjerat perkasa sentot susilo dalam 16 april 2013, ketika memberikan biaya rp800 juta pada pegawai dinas pendidikan kabupaten bogor, usep jumeino, dalam rest area sentul.
dalam angka ini, kpk telah memutuskan lima tersangka yakni iyus djuher, perkasa sentot susilo, usep jumeino, pegawai honorer di pemkab bogor, listo wely sabu, dan direktur operasional pt garindo perkasa, nana supriatna.